Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Peranan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Perizinan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Andy Firman Maduma Silaban

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Jambi

Rama Huda Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Tertib Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum

Habibi Prawira Siregar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Camat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Reni Restiani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Di Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Efvan Frigita Gode

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Koto Diair Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Arya Oktoranda

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Perpustakaan Umum kota Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Mentari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Lurah Dalam Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2016

Ihsanul Arifin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Bupati/Walikota Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

Bambang Irawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIV/Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Eka Prihatini

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Lurah Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Keluarah Simpang III Sipin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

R. Fouja Nurul Aisha

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Kepala Desa Dalam Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi

Rudy Suryadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Utara

Evan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Camat Kota Jambi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Berdarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Deby Inka Kavita

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Payo Seigadung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Arie Eryanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Terhadap Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2007

Ubaidillah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yurudis Tentang Pengaturan Taksi Online Dilihat Dari Peraturan Perundang-Undangan

Delta Dwi Susanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Siska Ratih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Kepala Desa Jelutuh Dalam Pengelolaan Hutan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

M. Reza Depriwansa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Deni Akbar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Putra Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 6 Tahun 2006 Tentang BAdab Permusyawaratan Desa

M. Hindarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (upTB) Pemadam Kebakaran Terhadap Penanggulangan Bencana Kebakaran Rumah Penduduk

Dodi Wijaya Kusuma Saputra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengawasan Izin Reklame Di Kota jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2009

Rizki Dinanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Kepala Desa Pasar Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Joko Satron

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Terhadap Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Yang Kehilangan Kewarganegaraannya Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan republik Indonesia (Studi Kasus Archandra Tahar)

Indra saputra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penjabat Gubernur Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Vinod Mehra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perananan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Di Kawasan Pasar Kabupaten Bungo

Perdi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Peradilan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Okti Aditia Wirawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Camat Dalam Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 kilogram Bersubsidi Di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Berdasarkan Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi

Hapizni Ansori

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Polresta Jambi Dalam Pelaksanaan Razia Kendaraan Roda Dua Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012

Irfan Harmain

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Tata Negara"

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 4 halaman

Permintaan membutuhkan 0.36639 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

Peranan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Perizinan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Jambi

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Tertib Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum

Peranan Camat Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Di Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Koto Diair Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pengelolaan Perpustakaan Umum kota Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Peranan Lurah Dalam Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2016

Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Bupati/Walikota Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIV/Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Peranan Lurah Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Keluarah Simpang III Sipin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peranan Kepala Desa Dalam Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Utara

Peranan Camat Kota Jambi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Berdarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Payo Seigadung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Tinjauan Terhadap Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2007

Analisis Yurudis Tentang Pengaturan Taksi Online Dilihat Dari Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Peranan Kepala Desa Jelutuh Dalam Pengelolaan Hutan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peranan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Putra Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 6 Tahun 2006 Tentang BAdab Permusyawaratan Desa

Implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (upTB) Pemadam Kebakaran Terhadap Penanggulangan Bencana Kebakaran Rumah Penduduk

Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengawasan Izin Reklame Di Kota jambi Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2009

Peranan Kepala Desa Pasar Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Analisis Terhadap Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Yang Kehilangan Kewarganegaraannya Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan republik Indonesia (Studi Kasus Archandra Tahar)

Kewenangan Penjabat Gubernur Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Perananan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Di Kawasan Pasar Kabupaten Bungo

Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Peradilan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Peranan Camat Dalam Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 kilogram Bersubsidi Di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Berdasarkan Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi

Peranan Polresta Jambi Dalam Pelaksanaan Razia Kendaraan Roda Dua Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012

Hasil Pencarian

Informasi

Pencarian Spesifik

Main Menu

Resources

Info Perpustakaan

Perpustakaan Universitas Jambi

Inovatif dan Profesional Dalam Pelayanan

Pengunjung