Pluralisme merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, tak terkecuali pluralisme dalam berlakunya hukum perdata di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah hukum waris. Hingga saat ini dikenal ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat. Pembagian berlakunya hukum waris tersebut secara garis besar di dasarkan oleh agama dan adat orang yang bersangkutan.

Hal-hal yang berkaitan dengan waris, dianggap sensitif bagi masyarakat, karena tak jarang menimbulkan perpecahan dalam suatu keluarga. Masalah yang timbul tersebut tidak hanya mengenai berapa bagian dari masing-masing ahli waris, namun bisa jadi meluas kepada siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, ataupun apa saja yang berhak dilakukan ahli waris terhadap harta warisan yang didapatkannya. Penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mendapatkan suatu mufakat biasanya merupakan pilihan pertama dalam menyelesaikan sengketa waris, terkadang penyelesaian sengketa tersebut juga harus dibawa ke ranah hukum, baik ke Pengadilan Agama, maupun ke Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung.