Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa saja terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dan warga negara, terutama dalam kondisi perkembangan dunia yang sangat pesat. Untuk mewujudkan keteraturan hukum dan pemerintah lahirla undang-undagn No.5 tahun 1986 tetang peradilan tata usaha negara. Undang-undang ini memuat subtansi formil dan materil penyelesaian sengketa tata usaha negara yang timbul akibat perbuatan pemerintah di satu pihak dengan masyarakat warga negara lain pihak. Buku hukum acara peradilan tata usaha negara, hasil karya Muhammad Nasir,S.H.,M.S. memuatinformasi mendatar tetang permasalahan sengketa tata usaha negara sampai pelaksanaan keputusan hakim. Buku ini selain ringkas,padat,dan mudah di pahami,juga berisi contoh-contoh dan ilustrasi dengan bahasa yang lugas dan sederhana.